Friday, 20 April 2018
Logobar1

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri Telepon: 0354 689901-5

Penerapan SAKIP Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintah

Bertempat di Pendopo Kabupaten Kediri, Kamis (15/2) diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Peningkatan Penerapan SAKIP dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri, Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim, Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Kediri.

sakip 3

“Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintah diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” kata Wabup Kediri Drs. Masykuri MM dalam sambutannya.

Guna mendorong Pemkab Kediri untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIPnya dan mewujudkan capaian kinerja atau hasil sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD Pemkab Kediri tahun 2016-2021, ditetapkanlah perjanjian kinerja. Hal ini juga merupakan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi hasil, yang merupakan salah satu dari sasaran agenda reformasi birokrasi.

sakip 1

“Dengan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur, berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia,” lanjutnya.

Menyinggung predikat SAKIP Kabupaten Kediri, Wabup Masykuri mengatakan dalam tiga tahun terakhir predikatnya semakin baik. Tahun 2015 mendapat predikat C, meningkat CC di tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi B di tahun 2017.

“Penilaian tersebut menunjukkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang memadai, akan tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Kemudian sebagai wujud komitmen dan konsistensi, masing-masing pimpinan pada semua tingkatan perangkat daerah harus ikut bertanggung jawab atas penerapan penyelenggaraan SAKIP. Mudah-mudahan di tahun 2018 mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi,” harapnya.

sakip 5

Seluruh peserta rapat kemudian menyimak materi peningkatan penerapan SAKIP yang disampaikan oleh Kabiro Organisasi Prov Jatim, Drs. Budi Supriyanto, M.Si. Menurutnya, SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah. Selama ini penyelenggara birokrasi masih mendapat cibiran dari masyarakat, dianggap aparat yang belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah. Pemerintahan pun dinilai belum efektif dan efisien, serta pelayanan publik masih buruk.

“Ada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu mental aparatur dan manajemen perubahan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas,” terangnya.

sakip 6

Ia pun menekankan tentang ‘Money Follow Program’, dimana alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, disini penyelenggaraan pemerintahan adalah berorientasi pada hasil. Pelaksanaannya ditunjang dengan e-Government yang memanfaatkan perkembangan IT, seperti e-planning dan e-budgeting.

“Yang tidak kalah penting adalah fokus pada kinerja, bukan SPJ. Serta stop pemborosan anggaran. Jika semua dilakukan, terwujudlah efisiensi. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, sekaligus menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat,” tegasnya.

sakip 7

Sementara itu Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Muflihul Hadi memaparkan tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, dimana dilakukan penilaian terhadap kepatuhan implementasi standar pelayanan publik. Ada 9 variabel penilaian, meliputi standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilain kinerja, visi misi motto pelayanan serta atribut.

Penilaian kepatuhan ini dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. (Kominfo/tee,fz,tj,wk)

Add comment


Security code
Refresh