Kamis, 21 September 2017

Evaluasi Penerapan SAKIP Kabupaten Kediri

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintah diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

sakip 1

Demikian disampaikan Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno di hadapan Tim Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur, pada acara Evaluasi Penerapan SAKIP Kabupaten Kediri Tahun 2017. Acara yang digelar di Ruang Kilisuci Pemkab Kediri pada Rabu (30/8) tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Supoyo, SH. MSi dan para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Kediri.

“Penerapan SAKIP sangat membantu untuk mengevaluasi masing-masing SKPD karena merupakan sistem yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SKPD pun harus berperan dan memahami benar, sekaligus mendorong perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang searah dengan visi dan misi organisasi dan pemerintah daerah,” lanjut Bupati Haryanti.

sakip 2

Menurut Bupati, pimpinan SKPD pun harus mendukung dilaksanakannya evaluasi kinerja di instansinya secara terus menerus agar dapat dipantau perkembangan kinerjanya dan menjadikan sebagai budaya kerja di lingkungan SKPD.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Supoyo, SH. MSi memaparkan penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri. Beberapa poin yang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi, penurunan angka inflasi, isu-isu strategis, visi misi, program prioritas, pengintegrasian antara kinerja dan anggaran, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk penguatan AKIP Kabupaten Kediri.

sakip 5

Tidak hanya implementasi SAKIP Pemkab Kediri, beberapa penerapan SAKIP di perangkat daerah juga disampaikan, yaitu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur yang diketuai Suwandi, S.Sos, MSi kemudian memberikan arahan dan perbaikan dari masing-masing pemaparan, diantaranya indikator kinerja, tujuan dan sasaran, penghitungan efisiensi serta perubahan atau dampak positif yang bisa didapat dari program yang dijalankan. Suwandi juga mengungkapkan ada lima aspek yang dinilai dalam SAKIP yaitu perencanaan (30%), pengukuran (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%) dan capaian kinerja (20%).

sakip 3

“Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai SAKIP Pemkab Kediri tiap tahun makin naik. Di tahun 2014 nilai SAKIP Kab. Kediri 45,83 dengan predikat C. Tahun 2015, nilai tersebut meningkat 6 poin menjadi 51,98 dengan predikat CC. Sesuai target Gubernur Jawa Timur, diharapkan tahun 2017 ini semua kabupaten/kota bisa mencapai predikat B. Semoga dengan asistensi dan evaluasi implementasi SAKIP dapat meningkatkan bobot dari masing-masing aspek dan memperoleh nilai maupun predikat sesuai target yang ditetapkan,” pungkas Suwandi. (Kominfo/tee,lks,ans,wk)

Add comment


Security code
Refresh