Kamis, 29 Juni 2017
Article Index
JENIS PERIJINAN:
1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
2. IZIN GANGGUAN (HO)
3. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
4. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
5. IZIN PEMASANGAN REKLAME
6. IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI/HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
7. IZIN PEMANFAATAN AIR TANAH
8. IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (KIOS, TANAH)
9. IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN
All Pages
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI
  1. 1.VISI BPM-P2TSP KAB. KEDIRI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dari suatu lembaga/institusi yang harus dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif dalam menghadapi perubahan global. Visi juga merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kediri, visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri adalah : MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH, TRANSPARAN, PASTI DAN TERJANGKAU

  1. 2.MISI BPM-P2TSP KAB. KEDIRI

Adapun misi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri untuk mencapai visi tersebut adalah :

  1. Mendorong terwujudnya kerjasama perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal dengan instansi yang terkait ;
  2. Mewujudkan promosi investasi yang efektif dan efisien dalam mempromosikan potensi investasi daerah dan pelayanan perizinan yang kondusif dengan berpedoman pada sendi-sendi dasar pelayanan prima, guna meningkatkan minat berinvestasi ;
  3. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
  1. 3.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2011 – 2015 dan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih menjadi acuan dasar untuk penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut disusun Rencana Strategis dan Arah Kebijakan bidang pembangunan sebagai berikut :

  1. Penyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengembangan sistem informasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan periizinan ;
  2. Peningkatkan promosi potensi unggulan dan potensi investasi secara selektif dan terpadu dengan pihak Pemerintah, swasta dan luar negeri ;
  3. Peningkatkan fasilitas kerjasama dibidang penanaman Modal anttar pemkab / pemkot, Pemprop dan lembaga / instansi terkait ;
  4. Peningkatkan pelayanan dan pembinaan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
  5. Peningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung SDM dan sarana prasarana yang berkualitas.
  6. Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan baik yang bersifat pengawasan intern maupun ekstern
  7. Terciptanya iklim investasi yang berdaya saing tinggi / global sehingga dapat mewujudkan peran serta masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan
  8. Adanya jaminan berjalannya produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara baik dan berkelanjutan

Guna mendukung Rencana Strategis dan Arah Kebijakan bidang Pembangunan yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu menyusun beberapa Langkah dan Strategi untuk tahun 2015 yaitu :

 

  1. Membentuk Dewan pengembangan Investasi Kabupaten Kediri, yang terdiri dari beberapa SKPD dan bertugas untuk memberikan masukan dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Kediri ;
  2. Mengupdate data base perkembangan investasi dan melaporkan secara rutin laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Badan penanaman Modal provinsi dan BKPM Pusat ;
  3. Mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki dan aktif mempromosikan berbagai potensi investasi dan produk unggulan ke berbbagai daerah dan berbagai media serta website pemerintah daerah ;
  4. Mempermudah perizinan Penanaman Modal dan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat membentuk suatu perizinan secara terpadu dibidang penanaman modal melalui Sistem pelayanan perizinan secara elektronik (SPIPISE), dimana data yang ada di daerah terintegrasi dengan data di BKPM Pusat ;
  5. Meningkatkan system dan kualitas pelayanan prima dengan optimal ;
  6. Meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk pengurusan izin dengan penyuluhan / sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung (publikasi melalui media cetak, radio maupun televisi) ;
  7. Memberi informasi yang jelas pada pemohon dan memberikan kemudahan, ketepatan, kelancaran dan tidak mempersulit pemohon dalam pengurusan izin ;
  8. Membebaskan proses perizinan dari tindakan pungutan tambahan yang meresahkan masyarakat ;
  9. Membebankan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  10. Menciptakan tertib administrasi dalam proses ketata usahaan maupun proses perizinan.

 



Comments   

 
0 #6 Septic Tank 2017-04-21 16:51
http://goo.gl/i1wgqL
Saved as a favorite, I like your blog!
Quote
 
 
0 #5 moh hasyim 2016-06-28 05:04
gmn crnya tuk pembayarn pajak izin hsan
Quote
 
 
0 #4 moh hasyim 2016-06-28 05:01
gmn caranya tuk pembayarn pajak perusahaan.
Quote
 
 
0 #3 Andita Widiarti 2016-06-06 09:37
Dengan hormat,

Kami dari PT. Medco Intidinamika Jakarta, ingin memohon bantuan ibu/bapak untuk dapat memberitahukan kepada kami persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pengurusan “Izin Pemanfaatan Ruang”, dikarenakan kami tidak menemukan formulir di website Mojokerto.go.id . Dimana kami sedang melakukan proses pengurusan Izin Lingkungan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas bantuannya.
Quote
 
 
0 #2 bashori 2016-04-12 12:33
cara mengurus SIUP online
Quote
 
 
-1 #1 Kasmadi Munthe 2016-02-18 13:35
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Indotelco sebagai sarana pelaksana komunitas pekerja telekomunikasi seluruh Indonesia.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Kasmadi Munthe
Alamat : Jl. Raya Jatikerto 292, Kab. Malang 65165
Perkerjaan : Ketua DPD Indotelco Jawa Timur.
Bersama ini kami atas nama Indotelco Jawa Timur, mohon bantuan kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kotamadya Probolinggo untuk mendapatkan data keberadaan tower Provider dan Operator di seluruh wilayah Kotamadya Probolinggo.

Atas ijin dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih.
Malang, 15 Pebruari 2016

Hormat saya :
Ketua DPD Jawa Timur


KASMADI MUNTHE


Tembusan :
1. Dewan Pimpinan Pusat Indotelco
2. Arsip
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh