Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat, mulai dari kemudahan pembiayaan usaha hingga kepemilikan rekening bank.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Ia hadir mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Mbak Dewi mengatakan, Rakornas itu membahas capaian dan program perluasan akses keuangan. Termasuk pembiayaan bagi pelaku usaha serta kepemilikan rekening bagi masyarakat dan pelajar.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.

Selain pembiayaan usaha, Mbak Dewi menekankan pentingnya kepemilikan rekening atas nama sendiri, terutama untuk penyaluran bantuan. Langkah ini dinilai dapat membuat transaksi lebih aman sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan. 

"Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian," harapnya.

Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 552 TPAKD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 

Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kolaborasi OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pihak dalam memperluas akses keuangan masyarakat. 

Prabowo menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat hingga daerah dalam mengelola kekayaan dan sumber daya Indonesia untuk kemakmuran rakyat. 

“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) serta meluncurkan roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai acuan penguatan akses keuangan di daerah.