Friday, 18 January 2019
Logobar1

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri Telepon: 0354 689901-5

Sosialisasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Acara ini dilaksanakan di Basement Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri (20/12).

Sosisalisasi yang dihadiri oleh Kabag Hukum Pemkab Kediri Sukadi, Plt. Inspektur Nono dan Kepala DPMPD Satirin ini diikuti ratusan peserta mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Mereka terbagi dalam tiga sesi waktu sosisalisasi. Panitia pelaksana mendatangkan Dr. Widodo Trisno Novianto, SH, MM. dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, sebagai narasumber yang memilik kompetensi di bidang peraturan tersebut.

perbup 2

Sukadi selaku Kabag Hukum Pemkab Kediri mengatakan, sosialisasi ini sebagai tindak lanjut terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh sejumlah kepala desa. Dari uji materi Perda tersebut, Pemkab Kediri menindaklanjuti tentang kepastian hukum. Apakah setelah ada pembatalan beberapa pasal oleh MA, perda tersebut masih berlaku atau tidak.

Hal ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa. Perlu diketahui sejak keluarnya hasil uji materi oleh Mahkamah Agung terhadap Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Pemkab Kediri langsung melakukan langkah dan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil uji materi tersebut.

perbup 3

Penekanan sosialisasi ini adalah bahwa dalam rangka proses pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa, harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, sehingga nantinya tidak akan ada lagi permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Peraturan ini juga sebagai dasar payung hukum dalam pengisian perangkat desa.

Kegiatan sosialisasi dibuka langsung oleh Kabag Hukum Kabupaten Kediri Sukadi. Dalam paparannya mengatakan, terkait dua pasal tentang pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa yang dibatalkan oleh Mahkmah Agung yaitu, pasal yang berkaitan tentang tim bentukan tingkat kabupaten dan pembuatan soal oleh pihak ketiga.

perbup 4

“Yang mungkin menjadi kesulitan kepala desa, tatkala bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembuatan soal. Karena universitasnya harus terakreditasi B. Kalaupun lembaga, juga harus yang kompeten dan harus terakreditasi A. Pada dasarnya yang dibatalkan dalam pengujian Perda tersebut salah satunya merupakan tim tingkat kabupaten. Hal tersebut telah kita tanyakan saat konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum, serta ahli dari Universitas Negeri. Pada prinsipnya Perda itu masih tetap berlaku. Kami membuat petunjuk dan sosisalisasi mengenai teknis dari Perda tersebut,” jelas Sukadi.

Dijelaskan Sukadi, prinsipnya untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa. Namun Bupati masih memiliki wewenang di dalam proses pembinaan, pengawasan dan verifikasi yang didelegasilan kepada camat. Artinya, Tim Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas dari awal sampai selesainya proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sampai apabila ada gugatan di Pengadilan.

perbup 5

Sosialisasi ini juga sebagai bentuk transparansi kepada perangkat desa akan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dr. Trisno Novianto selaku pemateri juga menyampaikan, “Ini proses sosialisasi yang bagus, dengan adanya tranparansi kepada masyarakat. Saya menganalisa bahwa Perbup ini berasaskan keterbukaan dan harus segera dimatangkan sebelum adanya pelaksanaan pemilihan, terutama untuk tim pengangkatan perangkat desa ini. Karena memiliki tugas yang berat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan sampai ke perangkat. Banyak yang mempunyai persepsi yang salah, sebetulnya kepala desa tangan kanan dari Bupati untuk penyelenggaraan pemilihan perangkat di desa. Menurut saya sosialisasi ini memang sangat perlu, karena persepsi yang salah terhadap perbup ini, ujar Dr. Novi. (Kominfo/lks,tj,wk)

Add comment


Security code
Refresh

banner