Monday, 24 September 2018
Logobar1

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri Telepon: 0354 689901-5

Harry Purwaka Resmi Menjadi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim

Bupati Kediri dr. Hj Haryanti Sutrisno bersama Ketua DPRD Kab. Kediri H. Sulkani menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jawa Timur. Acara tersebut berlangsung di ruang Auditorium lantai 2 Gedung BPK Perwakilan Jawa Timur Jalan Juanda Sidoarjo, Rabu (12/9)

Dalam serah terima jabatan tersebut Harry Purwaka secara resmi menjadi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggantikan Novian Herodwijanto.

bpk 2

Harry Purwaka sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Riau dan juga pernah menduduki jabatan struktural di BPK Pusat. Sedangkan Novia Herodwijanto mulai bulan April 2018 mendapatkan promosi jabatan sebagai Komite Auditor Utama Keuangan Negara II. Ia mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional antara lain meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, KPS dan Bapenas.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun mengatakan, proses mutasi dan rotasi yang dilakukan BPK adalah proses alami bagi setiap organisasi.

bpk 3

“Mutasi dilakukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi penyegaran dan pendorong bagi para pejabat terkait, terutama untuk meningkatkan kinerja di unit kerja barunya nanti," jelasnya.

Sekretaris Jenderal BPK telah melantik Harry Purwaka pada 4 September 2018 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 228/K/X-X.3/08/2018 menggantikan Novian Herodwijanto yang menjabat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sejak periode Februari 2016.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pengelolaan keuangan kabupaten maupun kota harus tunduk dengan akuntansi pemerintah. Sebab, laporan keuangan suatu daerah, baik kabupaten maupun kota harus disclose dan transparan.

bpk 4

"Maka diperiksa oleh BPK agar keuangan negara sesuai UU, dimana di dalamnya disesuaikan fungsi keuangan negara," terangnya.

Pakde Karwo menambahkan, pihaknya berharap hingga akhir tahun 2018, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan juga bisa mencapai 38 opini WTP.

"Kami mempunyai harapan besar agar sisa dua dari 38 opini WTP yang ditargetkan akhir tahun ini bisa terselesaikan hasilnya. Saat ini masih ada 36 opini WTP, sisanya dua,” ungkapnya.

bpk 5

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka mengakui harus tiga kali lipat lebih kerja keras dari tempat sebelumnya. Saat ini, ia mengaku masih belum ada rencana atau strategi untuk ke depannya.

"Saya masih belum tahu. Saya masih berkomunikasi terlebih dahulu kepada Kepala Perwakilan BPK sebelumnya bagaimana cara memimpin di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini," tuturnya. (Kominfo/lks,fz,tj,wk)

Add comment


Security code
Refresh

banner