Sunday, 19 August 2018
Logobar1

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri Telepon: 0354 689901-5

Pemkab Kediri Peringati Harkitnas dan Hari Otoda Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-110 dan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2018. Upacara tersebut digelar di halaman belakang Pemkab Kediri, Senin (21/5).

harkitnas 2018 3

Hadir dalam upacara tersebut Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Subroto, SH. MH, serta jajaran TNI dan Polri. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Dandim 0809 Letkol KAV Dwi Agung Sutrisno, S.E. M.Si (Han).

Membacakan amanah dari Kemendagri dan Kemenkominfo, Inspektur Upacara mengatakan butir kelima dari Nawacita kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berisi visi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Melalui pembangunan manusia yang terampil dan terdidik, pemerintah ingin meningkatkan daya saing ekonomi dan secara simultan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Oleh sebab itu, tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital” pada peringatan hari Kebangkitan Nasional ini, harus dimaknai dengan upaya-upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan diri dan merebut setiap peluang peningkatan kapasitas, yang dibuka oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga harus diletakkan dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

harkitnas 2018 2

Sementara itu, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 tahun ini mengambil tema ”Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis”.

"Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolok ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," terangnya.

Integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang harus dikedepankan. "Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah sebagai pelaku pembangunan, selalu kedepankan nilai dasar revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong," jelasnya.

harkitnas 2018 1Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga harus menjadi perhatian dan komitmen bersama. Untuk itu reformasi birokrasi agar terus dilakukan baik di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah.

Yang tidak kalah penting, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah, harus terus menjadi prioritas utama kebijakan di semua level pemerintah daerah," tegasnya. (Kominfo/lks,daw,tj,wk)

Add comment


Security code
Refresh

banner