Maraknya Sejumlah Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi belakangan ini, Gubernur Jatim Soekarwo bersama pejabat Forkopimda Jatim, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim serta bupati/walikota se-Jatim terus berkomitmen memberantas korupsi terintegrasi di wilayah Jatim.

Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi yang disaksikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Laode Muhammad Syarif di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/3).

Pakde Karwo mengatakan, hasil kajian Kemendagri terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan lima area rawan korupsi. Pertama, penyusunan APBD. Untuk itu, dia terus mendorong pelaksanaan penyusunan anggaran melalui e-planning dan e-budgeting. Selain itu, masih adanya permasalahan dalam penyusunan anggaran yakni pemerasan dan suap yang menyangkut integritas.

"Saat e-budgeting harus jelas secara detail uang dan kegiatannya. Untuk itu, perlu dilakukan e-new budgeting, yang menjamin program dan pendanaan sinkron dan tidak ada program selain yang telah disepakati bersama," Jelas Pak Karwo.

Area rawan korupsi kedua adalah pengelolaan pajak retribusi daerah. Terkait hal ini, Pakde Karwo mengusulkan adanya multiple channel dalam pembayaran pajak dan retribusi, tanpa harus mengantre panjang.

Area rawan ketiga adalah pengadaan barang dan jasa. Masalah yang sering muncul selama ini karena kewenangan pelayanan barang dan jasa masih banyak di induk sektor terkait, belum diserahkan ke daerah.

Pakde mengusulkan adanya moratorium Kepmen menjadi Keppres, sehingga hal yang induknya masih di sektor bisa dialihkan ke Keppres.

Area rawan korupsi keempat adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Sesuai arahan KPK, selama pilkada sampai masa kampanye dan penentuan pemenang, pemprov Jatim menghentikan hibah dan bansos untuk sementara waktu.

Terakhir, area rawan kelima adalah belanja perjalanan dinas. Pemprov Jatim, lanjutnya, terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah seperti membentuk layanan perizinan efektif dan efisien melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pihaknya mengintensifkan pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan menerapkan tunjangan perbaikan penghasilan yang sesuai.

Sementara itu, dari hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan pemprov Jatim kepada 38 kabupaten/kota terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebanyak 89 persen sudah menerapkan aplikasi e-planning dan e-budgeting.

Tercatat sebanyak 35 kabupaten/kota sudah menerapkan aplikasi ini dan sebanyak 3 kabupaten/kota belum menerapkan yakni Jombang, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan. Terkait perizinan, seluruh daerah di Jatim juga telah memiliki PTSP.

Pemprov Jatim juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa. Tahun 2017, pemprov Jatim melalui Inspektorat Provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten melakukan inovasi dengan membuka klinik konsultasi pengelolaan keuangan desa yang bertempat di kantor kecamatan yakni di Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Sidoarjo.

"Klinik konsultasi ini agar para perangkat desa sebagai pengelola dana desa benar-benar mengerti dalam mengelola keuangan, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan," kata Pakde Karwo.

Terkait dengan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), dari 38 pemerintah kabupaten/kota di Jatim, sampai saat ini yang telah membentuk UPG masih 30 persen. Kondisi ini dikarenakan beberapa daerah masih belum memahami arti penting UPG sebagai salah satu sarana pemberantasan korupsi di daerah.

Sementara itu, pimpinan KPK RI Laode Muhammad Syarif mengatakan, modus perkara korupsi terbanyak ada pada pengadaan barang dan jasa, karena sering dilakukan mark up. Ke depan, ia ingin ada ULP yang mandiri dan profesional.

"Saya melihat Jatim secara infrastruktur jauh lebih siap, dibanding provinsi lain di Indonesia," terangnya.

Ia menjelaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK sendiri terdiri dari serangkaian tindakan mulai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, serta penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

KPK berharap penguatan APIP terus dilakukan. Hal ini sangat penting karena APIP menjadi tim pengawas pertama yang bertugas mengingatkan bila ada ketidakberesan terjadi.

"Petugas APIP harus tegas, karena kalau tugas APIP sesuai, insyaAllah tidak akan timbul masalah dengan BPKP maupuk KPK," Jelasnya.

Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan komitmen bersama dalam mendukung Rencana Aksi Daerah Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Tahun 2016-2017 yang diserahkan Gubernur Jatim kepada Bupati Banyuwangi, Bupati Bondowoso dan Bupati Tuban.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Irjen Kemendagri, Direktur BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Koordinator Korsupgah, Sekdaprov Jatim serta Kepala OPD se-pemprov Jatim. (Kominfo/lks,yda,tj,wk)