Kamis, 17 Agustus 2017

Dialihkan Ke Pemerintah Pusat PKB/PLKB Tetap Solid Menekan LPP

Sebanyak 2.270 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se Jawa Timur termasuk Kabupaten Kediri mengikuti Acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima PKB/PLKB Provinsi Jawa Timur.

PKBPLKB 1Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan Kepegawaian PKB/PLKB dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian para pegawai tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan bekerja di daerah masing-masing, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan dipindah keluar daerah bahkan keluar pulau Jawa.

Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. Syaifullah yusuf saat memberikan sambutan digedung Empire Palace Hotel, Surabaya (25/7).

PKBPLKB 2Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim menjelaskan, dengan beralihnya kewenangan ke Pemerintah Pusat tersebut secara langsung akan sedikit meringankan belanja rutin APBD II.

Dengan meningkatnya kesejahteraan para pegawai PKB/PLKB tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kinerjanya dalam upaya pengendalian penduduk. Berkat kerja keras dan langsung terjun kelapangan bertatap muka dengan masyarakat, Alhamdulillah Jawa Timur termasuk Provinsi yang telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.

Untuk lebih mensukseskan program-progam yang telah diamanatkan tersebut para PKB/PLKB harus bekerjasama dan saling mendukung dengan Kader PKK, kader posyandu dan kader-kader lain yang ada didaerah. Maka dari itu jalin terus silaturahmi dengan baik untuk mempersolid dalam bertugas dilapangan.

Gus ipul berharap, meskipun sudah dialihakan kepada Pemerintah pusat, dukungan dari Pemerintah Daerah tetap sangat dibutuhkan demi kelancaran program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang seperti kita inginkan bersama.

PKBPLKB 3Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur Drs. Kushendarwito, MAP menyampaikan Jumlah tenaga PKB/PLKB se Jawa Timur yang dialihkan kepada Pemerintah pusat sebanyak 2.270 orang. Dijelasakan bahwa proses peralihan tersebut, sampai dengan 31 Desember 2017 para PKB/PLKB masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan resmi menjadi pegawai Pemerintah Pusat per 1 Januari 2018.

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) Ambar Rahayu, MNS, Bupati/Walikota se Jatim, Kepala Kejaksaan Negeri Kab/Kota se Jatim dan Kepala OPD-KB Kab/Kota. (Kominfo/lks,wk)