Sabtu, 22 Juli 2017

Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional

Aspek pemerataan di semua bidang pembangunan telah dicanangkan Presiden Jokowi. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial ini juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.

harkitnas 2

Demikian pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang dibacakan Pipuk Firman Priyadi, SH. MH. di hadapan seluruh peserta upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun 2017 (22/5). Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri tersebut bertindak selaku inspektur upacara. Dilaksanakan di halaman belakang Kantor Pemkab Kediri, upacara yang dihadiri para anggota Forkopimda Kabupaten Kediri ini diikuti oleh karyawan-karyawati Pemkab Kediri, anggota Polres Kediri, anggota Kodim 0809 Kediri, serta pelajar SMP dan SMA Kabupaten Kediri.

harkitnas 1

Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 adalah “Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional”. Aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

harkitnas 3

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan, misalnya pembangunan ketenagalistrikan di 2500 desa yang belum mendapat aliran listrik, pembangunan jalan raya Trans-Papua, program Reforma Agraria dan pemerataan sektor Kominfo melalui program Palapa Ring,” lanjut Kajari.

Era digital juga tak luput dari perhatian. Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan. Dengan inovasi digital, semua mungkin dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan berkreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan dalam berbangsa.

Semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat,” tegas Pipuk Firman Priyadi.

harkitnas 4

Upacara yang dilaksanakan tersebut sekaligus memperingati Hari Otonomi Daerah ke-21. Fokus utama pada peringatan kali ini adalah peningkatan kinerja pelayanan publik melalui e-government. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah, cepat dan tepat mengenai prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah, pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tentu saja dibutuhkan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah, dengan demikian akan terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (clean local government). (Kominfo/yrpd,lk,tee,wk)

Add comment


Security code
Refresh