Selasa, 25 Juli 2017

e-planning, e-budgeting dan e-kinerja Paparan SAKIP Kabupaten Kediri

Penyelenggaraan acara Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jawa Timur memasuki hari kedua. Rabu (3/5), Masing-masing kabupaten/kota se-Jawa Timur memaparkan implementasi SAKIP di daerah mereka, salah satunya adalah Kabupaten Kediri.

SAKIP SBY 1

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM. di damping Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Asisten, Kepala OPD yang tergabung dalam Tim SAKIP Kabupaten Kediri memberikan paparan di hadapan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

SAKIP SBY 3

Ada beberapa poin yang menjadi materi pemaparan, diantaranya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri 2014-2016, isu-isu strategis, pengintegrasian antara kinerja dan anggaran, program prioritas dan upaya-upaya yang dilakukan untuk penguatan AKIP Kabupaten Kediri.

Tim KemenPANRB mengapresiasi penerapan e-government di Pemkab Kediri untuk mendukung kinerja dan efisiensi anggaran. Dari beberapa aplikasi yang sudah diterapkan di Kabupaten Kediri, ada tiga hal dikupas yaitu e-planning, e-budgeting dan e-kinerja.

SAKIP SBY 2

Arahan dari tim Kemenpan bahwa Kabupaten Kediri harus mengoptimalkan aplikasi tersebut sehingga dapat menunjukkan sejauh mana pencapaian kinerja yg dituangkan dalam tujuan, sasaran strategis, dan program prioritas kepala daerah serta perjanjian kinerja dari mulai eselon tertinggi sampai JFU. Dengan penerapan aplikasi tersebut, diharapkan rincian kegiatan yang dilakukan masing-masing ASN adalah dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja.

SAKIP SBY 4

Untuk diketahui, nilai SAKIP Kabupaten Kediri pada tahun 2014 adalah 45,83 dengan predikat/kategori C. Di tahun 2015, nilai tersebut meningkat 6 poin menjadi 51,98 dengan predikat/kategori CC. Angka ini menunjukkan kinerja positif dan hasil yang cukup memadai. Namun tentu saja akan terus dilakukan perbaikan, dimana dibutuhkan komitmen yang tinggi dan konsistensi terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan, yang dilakukan Pimpinan Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah. (Kominfo, TEE, YRPD, WK)

Add comment


Security code
Refresh