Sabtu, 22 Juli 2017

Pembukaan Pra Evaluasi SAKIP Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Pembukaan Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017, Selasa (2/5). Bertempat di Harris-Pop Hotel & Convention, kegiatan ini dihadiri pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dr. Asman Abnur, SE, MSi.

SAKI 3

Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berhasil meraih predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016. Selanjutnya, menurut Menpan RB, menjadi tugas Gubernur Jawa Timur untuk menjadikan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur meraih minimal predikat B di tahun ini.

SAKI 5

“SAKIP ini menjadi konsentrasi kami, karena dengan memperbaiki SAKIP, pengelolaan anggaran sudah tepat sasaran, rupiah yang dkeluarkan sudah tepat hasilnya, antara program dan kegiatan itu nyambung,” terang Asman Abnur. Ia pun berharap seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi seluruh pemkab/pemkot di Indonesia.

Di hadapan seluruh hadirin, Asman Abnur pun memaparkan arahan Presiden RI Jokowi terkait permasalahan efisiensi birokrasi, antara lain tentang money follow program, e-government, stop pemborosan anggaran dan fokus kinerja bukan SPJ. Pembenahan ASN juga menjadi salah satu perhatian, dimana ASN sebagai penyelenggara negara harus sesuai dengan pendidikan dan bidang tugasnya.

SAKI 2

Lebih lanjut dijelaskan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2015-2016 bahwa Instansi Pemerintah dengan nilai Akuntabilitas kinerja di bawah 70 (50 K/ 24 L) Provinsi 456 Kabupaten/Kota berpotensi terjadi Inefisiensi.

"Inefisiensi terjadi karena tidak jelas yang akan dicapai (tujuan dan sasaran) tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas, tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran dan rincin kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Jadi semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja semakin tinggi efisiensi penggunaan anggaran", kata Asman.

SAKI 1

Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 juga dilakukan kepada Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Selanjutnya dilaksanakan paparan SAKIP dari masing-masing kabupaten/kota se-Jawa Timur sesuai jadwal. (Kominfo/yrpd/tee/wk)

Add comment


Security code
Refresh