Senin, 21 Agustus 2017

Pemkab Kediri Gelar Musrenbang 2017

Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2017. Acara ini dilaksanakan di di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (15/3).

musrenbang Kabupaten Kediri 2Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Supoyo SH, MH, membuka secara langsung acara ini. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bakorwil I Madiun, Forkopimda, Instansi Vertikal Kabupaten Kediri hingga Camat dan Kepala Desa se – Kabupaten Kediri.

Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Dede Sujana, S.Sos,.M.Si mengatakan Musrenbang ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas peran pemangku kepentingan, menyelaraskan sasaran prioritas provinsi dan pemerintah pusat, serta arah pembangunan 2018 berdasarkan fungsi dari Perangkat Daerah.

“Pembahasan Musrenbang berdasarkan kesesuaian program atau kegiatan prioritas Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri tahun 2018, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah serta penajaman, penyelarasan, klarifikasi program/kegiatan prioritas usulan dari masyarakat hasil musrenbang Kecamatan,” terang Dede.

musrenbang Kabupaten Kediri 3“Terkait dengan pariwisata kita mengoptimalkan obyek yang sudah ada. Konsen kita, pengembangan wisata yang sudah ada untuk dikembangkan lagi. Namun semua butuh bertahap, karena untuk pengembangan dibutuhkan proses dan waktu yang tidak cepat,” imbuh Dede.

Bupati Kediri melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri H. Supoyo, SH. M.Si menghimbau semua pihak untuk bekerjasama menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam Musrenbang, mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan partisipatif dari kecamatan hingga kabupaten dalam rangka proses pembangunan.

Dalam sambutannya, Supoyo menjelaskan bahwa Musrenbang dalam pelaksanaannya merupakan refleksi pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah saja tetapi ke masyarakat. “Setiap daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai bentuk penjabaran kerja daerah. Musyawarah ini merupakan wadah dan media interaktif bagi seluruh stakeholder dalam menerapkan program dan kegiatan sekaligus rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya sebagai sarana membangun komitmen bersama dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas transparan dan akuntabel” tuturnya. (Kominfo).

Add comment


Security code
Refresh